Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1613 K/PID.SUS/2010 TENTANG PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG YANG DIMINTAKAN KASASI OLEH PENUNTUUT UMUM VIDE PASAL 244 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DALAM HAL KUALIFIKASI SECARA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - Triawan Rizbar Taha

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Napindo Simbolon - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - SATRIO NURHUDA UTOMO

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Puspa Ajeng Gitananda - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEDEK SYAHPUTRA - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Andro Sebastian Silitonga - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KOMISI YUDISIAL YANG MENILAI HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN ANTASARI AZHAR

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Marina Maria Girsang - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Pragesta Sudarso - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - Theo Derick C. S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 MENGENAI PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMIAH ALIAS RASMINAH BINTI RAWAN

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Reza Pratama - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1613 K/PID.SUS/2010 TENTANG PUTUSAN BEBAS PENGADILAN TINGGI SEMARANG YANG DIMINTAKAN KASASI OLEH PENUNTUUT UMUM VIDE PASAL 244 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DALAM HAL KUALIFIKASI SECARA

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KOMISI YUDISIAL YANG MENILAI HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN ANTASARI AZHAR

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 MENGENAI PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI DALAM PERKARA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH RASMIAH ALIAS RASMINAH BINTI RAWAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi